Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Menilai Sirkulasi Elite Partai Politik Sejak Era Reformasi

Oleh: Juliaman Saragih

Senin, 30 September 2019 – 07:45 WIB
Menilai Sirkulasi Elite Partai Politik Sejak Era Reformasi - JPNN.COM
Pengurus Lembaga Kajian Isu Publik (LKIP) Juliaman Saragih. Foto: Dokpri for JPNN.com

Mencermati data di atas, PDIP dan PKB mengalami hal yang sama yakni kepemimpinan yang didominasi oleh orang yang sama pada jangka waktu yang cukup lama. Misalnya saja, Megawati sebagai ketua umum PDIP sudah 20 tahun, Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB bisa mencapai 19 tahun hingga 2024. 

Sementara alam demokrasi kita terutama pada level eksekutif dibatasi hanya 2 (dua) periode. Partai politik masih belum melakukan batasan periode ketua umum sehingga siapa saja boleh menjadi ketua umum untuk sekian periode asal mendapatkan mandat dalam musyawarah tertinggi partai.

Apa yang dialami oleh PDIP dan PKB, ada kemungkinan kuat bahwa partai lain juga akan mengikuti jejak8 mereka. Misalnya partai Gerindra, Nasdem dan Demokrat. Ketiga partai ini memiliki sejarah yang melekat dengan ketua umumnya. Sehingga agak tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan posisi strategis tersebut untuk dilepas. Kalaupun akan dilepas, tentu akan tetap jatuh dil lngkaran dalam alias lingkaran keluarga.

Sedangkan partai yang lainnya, kelihatannya sudah beradaptasi dengan alam demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari lancarnya rotasi elite partai tersebut pada setiap setiap periodenya. Maksimal setiap ketua umum menjabat selama 10 tahun, bahkan ada yang menjabat ketua umum kurang dari dua tahun karena berbagai persoalan. 

Demokrasi kita akan semakin matang, manakala ada kematangan dari elite partai politik dalam mengelola partainya. Pengelolaan partai mesti mengikuti perkembangan jaman. Jika tidak, maka partai tersebut akan menghadapi kesulitan alias masuk dalam turbulensi politik.

Sumbatan sirkulasi elite pada tubuh partai politik akan menyulitkan partai politik untuk melahirkan kader yang berkualitas serta berpotensi jatuh dalam oligarki. 

==

Penulis adalah Pengurus Lembaga Kajian Isu Publik (LKIP)

Lembaga Kajian Isu Publik (LKIP) mencoba melacak sirkulasi elite partai politik sejak berdiri hingga saat ini dengan tujuan agar publik memiliki gambaran dan menilai sejauh mana partai politik menerapkan demokrasi dalam partai politik.

Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close