Menjaga Asa demi DPR yang Kontributif dan Produktif

Memang, di sana-sini masih ditemukan penyimpangan perilaku oknum aparatur negara maupun daerah. Tapi, kasus-kasus yang demikian tidak mengurangi keyakinan publik terhadap upaya dan semangat melakukan reformasi birokrasi.

Dengan begitu, ada sejumlah fenomena yang mengindikasikan Indonesia sedang mengarungi arus perubahan dan pembaruan. Momentum ini jangan sampai disia-siakan oleh semua institusi negara, termasuk DPR. Salah satu indikator perubahan dan pembaruan paling mencolok adalah kebijakan politik pembangunan yang berpijak pada filosofi Indonesia Sentris.

Politik pembangunan ini sangat strategis, karena negara berupaya keras membangun dari batas terluar, melengkapi semua pulau dengan ragam infrastruktur, mengalirkan dana pembangunan sampai ke desa (dana desa) hingga politik Satu Harga untuk komoditas bahan bakar minyak.

Maka, sekarang adalah momentumnya bagi DPR untuk masuk dan ikut dalam arus perubahan dan pembaruan itu. Harus tumbuh semangat meningkatkan kinerja untuk kerja legislasi. Demikian pula untuk fungsi anggaran (budgeting).

Kewajiban DPR mengritisi semua institusi pemerintah (kementeria dan lembaga atau K/L) harus tetap dijalankan. Pemerintah butuh kritik yang konstruktif. Tanpa mengurangi fungsi pengawasan, DPR juga harus mengharmonisasi kemitraan antara komisi-komisi di DPR dengan semua K/L. Negara butuh penguatan sinergi antara DPR dengan pemerintah.

Transparansi Pembahasan RUU

Tahun 2018 ini memang sarat kegiatan politik. Tidak hanya berkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah pemilihan pada Juni 2017, tetapi kebutuhan partai politik dan para politisi melakukan konsolidasi menuju agenda pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019.

Kendati DPR sarat dengan agenda politik, rakyat tetap berharap para wakil rakyat bisa fokus pada tugas dan fungsinya. Jangan sampai semua agenda politik itu menempatkan DPR dalam posisi dilematis.