Menkeu Tolak Paket Rp 15 Miliar

Rabu, 02 Juni 2010 – 05:48 WIB

JAKARTA - Keinginan anggota DPR menjadi agen penyalur dana APBN di masing-masing daerah pemilihan mereka menemui jalan buntu. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai pengucuran anggaran itu berisiko memunculkan dampak kontraproduktif.

Menurut dia, alokasi dana per daerah pemilihan tersebut tidak akan membantu upaya pemerintah terkait dengan kebijakan menyeimbangkan pendapatan negara dari unsur pajak di tiap daerah. "Tidak akan mendorong teratasinya masalah horizontal fiscal imbalance," ujar Agus Martowardojo di sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (1/6).

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Golkar telah menggulirkan upaya agar para anggota DPR diberi kewenangan mengusulkan proyek pembangunan di dapil masing-masing. Diusulkan, plafonnya tiap anggota Rp 15 miliar per tahun, yang diharapkan bisa dimulai pada APBN 2011 nanti.

Namun, kata Agus, apabila dicermati, daerah yang memiliki jumlah penduduk padat tentu akan mendapatkan anggaran lebih besar. Sebab, keterwakilan para anggota DPR itu adalah berdasar jumlah penduduk di suatu daerah. Dapil Jawa dan Bali hampir dipastikan akan mendapatkan anggaran lebih besar daripada dapil luar Jawa dan Bali. Begitu pula, dapil-dapil di wilayah bagian barat Indonesia yang penduduknya lebih padat tentu akan mendapatkan alokasi lebih tinggi daripada dapil-dapil di wilayah bagian timur. "(Itu) kurang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal," terangnya.