Menko Airlangga Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Beberapa Proyek 2024

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.

Adapun Perpres tersebut tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo–Tengger–Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Rakor ini bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai pada 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Rakor tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada 2024, atau bisa dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat 2024. Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum 2024," ujar Menko Airlangga.

Di akhir rapat, Menko Perekonomian mengingatkan pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi kriteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai dengan arahan Menko Perekonomian dan harapan Wakil Gubernur Jawa Timur, para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait telah berkomitmen mengakselerasi proyek/program yang menjadi amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

Pada Rakor tersebut Menko Perekonomian didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, dan Staf Ahli Menko Perekonomian Elen Setiadi.(chi/jpnn)