Menko Airlangga Sebut SK Biru dan Hijau Terbit Demi Kepastian Hak atas Tanah

Sedangkan untuk sawit rakyat di lahan hutsos tetap dapat diberikan dana PSR tetapi menunggu penyempurnaan regulasi.

Dalam rangka melakukan perbaikan tatakelola kelapa sawit, pemerintah juga telah menyusun Perpres Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sanas-KSB) 2025-2029 sebagai pengganti Inpres Nomor 6 Tahun 2019.

“Penerima TORA dan SK Hijau tentu perlu didampingi dari aspek bisnis dan berbagai kolaborasi oleh para stakeholder, antara lain Kementerian LHK, Kementerian Desa, BUMN, PUPR, Parawisata, Perhutani, Pemda, dan tentunya dari sektor perbankan dan dari para pengusaha di bidang sawit. Nah, ke depan tentunya bisnis masyarakat dan kapasitas dapat ditingkatkan dengan integrasi berbasis desa dan skala regional yang lebih besar,” kata Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Komisi Yudisial, serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat. (gir/jpnn)