Menkumham Tegaskan Komitmen Pemerintah RI soal Kekayaan Intelektual

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan bahwa pemerintah saat ini menempatkan kekayaan intelektual sebagai isu penting. Karena itu, Kemenhumham terus berupaya mendorong penerapan hukum di bidang kekayaan intelektual.

Menurut Yasonna, Indonesia kini memiliki banyak kerja sama dengan negara lainnya dalam bidang kekayaan intelektual. “Hal tersebut sangat penting dalam dunia perdagangan internasional,” ujarnya, Kamis (3/8).

Yasonna mencontohkan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong penghargaan atas kekayaan intelektual adalah melalui kerja sama Indonesia dengan US-ASEAN Business Council. Menurutnya, US-ASEAN Business Council memiliki anggota lebih dari 150 perusahaan multinasional.

Organisasi yang bermarkas di Washington DC itu memiliki visi untuk mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi AS dan negara-negara ASEAN. “Kerja sama ini untuk mengembangkan sistem kekayaan intelektual di Indonesia,” ucapnya.

Yasonna menambahkan, US-ASEAN Business Council juga bergerak dalam berbagai sektor seperti barang konsumsi, minyak dan gas, kesehatan, makanan, pertanian, informasi dan teknologi, pertahanan dan keamanan, manufaktur, serta infrastruktur. “Mereka (US-ASEAN Business Council, red) juga mengadvokasi hubungan pemerintah dan swasta antara AS dan ASEAN,” tuturnya.

Peraih gelar PhD bidang hukum dari North Carolina University itu sebelumnya juga menggelar audiensi dengan delegasi US-ASEAN Business Council di kantor Kemenkumham, Selasa(1/8). Pada pertemuan itu, Yasonna didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris dan Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud.

Menurut Yasonna, audiensi dengan delegasi US-ASEAN Business Council itu membahas upaya meningkatkan pemahaman terhadap prioritas dan inisiatif Kemenkumham, serta untuk memajukan kerja sama ekonomi Amerika Serikat dengan Indonesia. ”Khususnya soal kekayaan intelektual,” ujarnya.

Pertemuan itu juga membahas soal kebijakan publik terkait kekayaan intelektual untuk mendukung investasi, kebijakan di bidang hak cipta, paten dan merek. “Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem kekayaan intelektual sebagai alat untuk mempromosikan invovasi, kreativitas, dan untuk meningkatkan perekonomian nasional,” ucap Yasonna.(adv/jpnn)