Mentan Minta Peternak Tidak Panik Terhadap PMK

“Semua jajaran Kementan beserta para kepala dinas provinsi dan kabupaten termasuk Penyuluh Pertanian, turun ke lapangan secara bersama-sama untuk pastikan jika ternak kita sehat dan aman,” ujar Mentan SYL.

Mentan menegaskan bahwa wabah PMK ini harus diselesaikan secara bersama sama dengan koordinasi yang baik antara pusat, provinsi dan kabupaten, jika perlu melibatkan perguruan tinggi.

Mentan SYL juga menambahkan beberapa cara pencegahan PMK, di antaranya ialah mencegah kontak antara hewan peka dan virus PMK, menghentikan produksi virus PMK oleh hewan tertulari dan meningkatkan resistensi hewan dengan pengebalan terhadap hewan peka melalui vaksinasi yang bersifat darurat dan vaksinasi yang bersifat umum.

"Selanjutnya lakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan, melakukan edukasi kepada peternak terkait standar operasional prosedur (SOP) pengendalian dan pencegahan penyakit mulut dan kuku, menyiapkan vaksin PMK. Pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten, serta pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina pertanian," ujarnya.

Disampaikan pula dalam hal ini Kementan melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya telah melakukan ‘dropping’ obat-obatan di Jatim dan Aceh untuk mempercepat recovery (pemulihan) bagi ternak yang terjangkit PMK sehingga nafsu makan dan kondisi Kesehatan ternak dapat cepat pulih.

Sementara, dua Laboratorium utama Kementan, yakni Balai Besar Veteriner Wates dan Pusvetma Surabaya sebagai laboratorium rujukan penyakit mulut dan kuku sejak awal aktif melakukan tracing kasus ini.

Kementan juga telah berkoordinasi dengan Pemda Jawa Timur untuk melakukan lockdown zona wabah.

Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nursyamsi, langkah darurat yang disiapkan untuk penanganan antara lain penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014.