Menteri Baru, Instruksi SBY Dinilai Masih yang Lama

Rabu, 19 Oktober 2011 – 22:02 WIB

"Pada isu mengenai anggaran pembangunan, saya sepakat bahwa kebocoran akibat praktik mark up dan korupsi harus diperangi. Namun, saya heran karena SBY tidak menyinggung masalah kelambanan penyerapan anggaran," lanjut Bambang.

Padahal, kata dia, masalah kualitas dan lambannya realisasi penyerapan anggaran sudah berlangsung bertahun-tahun. Dia menjelaskan, sampai akhir Agustus 2011, realisasi  belanja negara baru  51,3 persen, sedangkan realisasi belanja modal hanya  26,9 persen. "Untuk mengatasi persoalan ini, presiden bersama Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan perlu mencari terobosan," tegasnya.

Tentang pemberantasan korupsi , dia menilai, instruksi maupun pengarahan presiden terbilang normatif.  Padahal, lanjut dia, efektivitas pemberantasan korupsi sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir ini. "Publik terus mempersoalkan efek jera. Karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mempertanyakan kapan presiden akan menerbitkan ketentuan yang menghapus remisi bagi narapidana koruptor," ungkapnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, ada beberapa kasus hukum yang masih menodai rasa keadilan rakyat. "Misalnya, ketidakjelasan proses hukum skandal Bank Century, Cek pelawat, Wisma Atlet, (proyek) Hambalang dan lain-lain," katanya. (Boy/jpnn)

JAKARTA - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri saat pidato reshuffle kabinet, Selasa (18/10) malam lalu, menimbulkan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News