Menteri Basuki Diminta Turun Tangan Atasi Penggusuran Di Bekasi

jpnn.com - JAKARTA - Kasus penggusuran warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, di lahan milik Kementerian PUPR oleh Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi semakin panas. Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono pun diminta turun tangan atasi penggusuran tersebut.

Kemarin, ratusan mahasiswa Bekasi yang tergabung dalam Forum Pembela Rakyat (Forpera) mendesak DPRD Kota Bekasi segera membentuk pansus penggusuran Pekayon Jaya.

Forpera terdiri dari PC PMII Kota Bekasi, HMI Cabang Bekasi, PMII Mitra Karya, PMII STIE Tribuana, Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, Repdem, Forum Pemda perumahan, GMII, Kopel Bekasi, Sahabat Bumi, Kajian Masyarakat merdeka, BEM NUS Bekasi, FKMB.

Juru Bicara Forpera Rusdi Hidayat mengatakan, banyak anggota DPRD Kota Bekasi sebagai wakil rakyat sudah berkhianat terhadap janjinya untuk berjuang melindungi dan mensejahterakan warga Bekasi.

''Anggota DPRD tidak hadir saat warga korban gusuran mendatangi gedung Dewan untuk meminta dan menyampaikan aspirasi di Paripurna Pansus Penggusuran pada tanggal 21 November 2016. Ini membuktikan mereka sudah dibutakan jabatan sehingga tidak peduli dengan penderitaan korban gusuran Pekayon Jaya,'' ujar Rusdi dalam rilis diterima, kemarin.

Untuk itu, Forpera mendesak DPRD Kota Bekasi segera membentuk pansus penggusuran secepatnya.

''Kami akan terus bergerak, dan melakukan upaya-upaya untuk terbentuknya rasa keadilan masyarakat, apabila hal ini tidak di indahkan oleh anggota DPRD Kota Bekasi,  maka bersama rakyat korban tergusur kami akan melakukan swepping ke setiap tempat tinggal anggota DPRD yang tidak mau pansus penggusuran terbentuk,'' ungkap Rusdi.

Forpera melihat, kebijakan Pemkot Bekasi menggusur warga tanpa ganti rugi adalah tindakan bar-bar, tidak berkemanusian.