Menteri Siti: Penegakan Hukum yang Tegas Buat Jera Perusahaan Nakal

Rasio menjelaskan mengenai biodiversitas kekayaan alam yang menjadi keunggulan negara-negara ASEAN yang harus dijaga dari berbagai perusakan dan degradasi. Ditjen Gakkum LHK sebagai satu-satunya ditjen di kementerian RI yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum menggunakan multi instrument hukum melalui pengenaan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pusat Dukungan Penegakan Hukum

Intelligence Center yang dibangun LHK sejak tahun 2017 merupakan pusat dukungan penegakan hukum LHK berbasis sains dan teknologi. Intelligence Center memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sistem internal KLHK, K/L terkait seperti Ditjen AHU Kemenkumham, LAPAN, Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta berbagai sumber lainnya yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada paparannya Rasio menyampaikan mengenai keberhasilan Indonesia dalam mengurangi hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingga 2019. Terdapat perubahan yang signifikan khususnya terhadap hotspot di wilayah konsesi perusahaan setelah dilakukan penegakan hukum serta tindakan preventif lainnya.

Terkait hal ini, H.E. Ambassador Min Lwin, perwakilan tetap Myanmar untuk ASEAN, menyatakan apresiasinya terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Sejak berdomisili di Indonesia tahun 2012, H.E. Ambassador Min Lwin merasakan dampak positif terkait sangat seriusnya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan 4 tahun ke belakang.

Sekjen ASEAN, H.E Dato Lim Jock Hoi mengapresiasi Intelligence Center yang dibangun LHK dan menyatakan bahwa pusat seperti ini dapat dijadikan contoh bagi ASEAN dalam membangun command center-nya.(jpnn)