Menurut Tito Karnavian, OTT Bukan Prestasi Hebat karena Sangat Mudah

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan pilkada (pemilihan kepala daerah) secara langsung selama ini menyebabkan biaya politik yang tinggi. Dampaknya, saat menjabat si kepala daerah berupaya mengembalikan modal saat pilkada, dengan cara korupsi.

Karena itu, kata Tito, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap kepala daerah bukan prestasi yang hebat.

“Nah, kemudian politik biaya tinggi untuk calon kepala daerah. Bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat. Kenapa? Karena sistem itu membuat dia (harus) balik modal,” kata Tito saat rapat kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

Mantan Kapolri itu mengatakan, sebenarnya dengan menggunakan teknik-teknik intelijen maupun investigasi, untuk menarget kepala daerah itu sangat mudah sekali.

Sebab, ujar dia, sistem politik seperti ini menciptakan kepala daerah untuk tetap korupsi. “Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi,” ungkap Tito.

Lebih jauh Tito pun mengklarifikasi maksudnya untuk mengevaluasi pilkada langsung yang banyak diartikan mengembalikan lewat DPRD. Menurut dia, ada dampak positif dan negatif dari pilkada langsung. “Sehingga usulan yang saya sampaikan bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi,” katanya.

Menurut Tito, evaluasi pilkada langsung bukan suatu yang haram. Dia menegaskan setiap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan nusa bangsa perlu dievaluasi.

Tito menambahkan evaluasi harus dilakukan lewat kajian akademik. Tidak bisa hanya lewat kajian empirik atau pengalaman. “Kajian empirik ini bisa bias atau menyimpang sehingga perlu kajian akademik,” ujarnya.