Merasa Terancam, Pengusaha Perikanan Muara Baru Mengadu ke Politikus Senayan

jpnn.com - JAKARTA - Para nelayan dan pengusaha perikanan di Muara Baru meminta pemerintah memberikan kepastian berusaha seiring kebijakan Perusahan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) untuk merevitalisasi pelabuhan ikan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara itu.

Mereka menyuarakan permintaan itu saat menerima kunjungan Komisi IV DPR yang membidangi kelautan dan perikanan di Muara Baru, Selasa (11/10). Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru, Tachmid Widiasto Pusoro‎ mengatakan, pihaknya bukan menolak rencana revitalisasi pelabuhan.

“Kami hanya minta diberikan kepastian setelah ditata status pengusaha lama bagaimana.‎ Kalau status kami tidak jelas, otomatis nelayan juga kena imbasnya," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/10).‎

Tachmid menepis anggapan yang menyebut ada mafia lahan di Muara Baru. Ia berdalih bahwa di Muara Baru  ada pengusaha skala kecil, menengah, hingga besar. Masing-masing mempunyai skala usaha yang berbeda, jadi wajar kalau pabrik besar punya lahan besar.

Karenanya Tachmidi menyebut Perindo menggunakan akal-akalan demi memuluskan ambisi BUMN yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS)  itu.  "Jadi bagaimana ada mafianya wong yang besar saja cuma dua hektare lahan yang disewanya. " sergahnya.

‎Soal lahan disewakan kembali, Tachmidi menjelaskan, pengusaha awalnya menyewanya dalam kondisi kosong. Kemudian dibangun cool storage dan disewakan.

"Apa salahnya? Ini statusnya seperti Gelora Bung Karno yang di sampingnya dibangun Plaza Senayan, kan Sekretariat Negara tidak tanya-tanya. Mereka (pengusaha perikanan, red) bukannya menyewakan lahan, tapi menyewakan ruangan pendingin. Perum Perindo ini selalu membuat pernyataan yang sama sekali tidak benar " ucapnya.

Tachmidi lagi-lagi menegaskan sewa lahan Rp 365  ribu meter persegi sangat tidak masuk akal. Sebagai perbandingan, di Thailand sewa lahan Rp 11 ribu meter persegi.