Mereka Capek karena Intervensi

Jadi, awalnya dibuat untuk 269 daerah yang baru menggelar pilkada itu. Namun, dalam perjalanannya ternyata ada kebutuhan mendesak untuk kami lakukan di enam daerah, yakni Banten,  Sumut, Riau, Papua, Papua Barat dan Aceh. Jadi kami dahulukan untuk enam daerah ini.

Kenapa Sekdanya yang diundang, bukan gubernur atau wakil gubernurnya?

Sekda merupakan PNS karir paling tinggi di jajaran Pemprov. Kalau kepala daerah datang silih berganti, tapi Sekdanya sebagai pejabat karir tidak bisa kemana-mana. Ini juga agar ketika nanti kepala daerah pergi meninggalkan masalah, mereka tidak menanggung beban persoalan. Kami undang agar mereka berdiskusi dan membicarakan permasalahan yang selama ini terjadi terkait APBD, pengadaan barang dan jasa maupun perizinan sumber daya alam. Pertama kami undang itu dari Sumut, Riau dan Banten, tiga terlebih dahulu. Kemudian, Papua, Papua Barat dan Aceh.

Lalu bagaimana reaksi mereka?

Mereka mengakui ada intervensi dari pihak luar  mulai dari pembahasan hingga implementasi APBD.  Misalnya, ada oknum anggota DPRD mempunyai rekanan kontraktor, mengintervensi agar proyek-proyek diarahkan ke rekanan mereka tersebut.

Ada juga yang nitip proyek untuk dimasukkan dalam APBD, padahal tidak ada dibahas dalam musyarawah perencanaan pembangunan. Nah, kalau dengan e-budgeting kan tidak bisa terjadi seperti ini, akan ketahuan semua.

Kemudian, ada yang memaksa mendapatkan dana bantuan sosial. Lalu, soal perizinan SDA ada pejabat yang bermain. Biaya perizinan resmi memang kecil, tapi biaya gelapnya yang jadi permainan. Itu problem mereka. Kalau DPRD mengancam biasanya tidak akan mengesahkan APBD mereka mau tidak mau menuruti.

Tiga provinsi, Sumut, Riau, Banten, biasanya ada ancaman dari DPRD lokal.  Sedangkan kalau perizinan, biasanya ada partai politik yang membekingi pengusaha. Bahkan, ada pengusaha yang dibekingi purnawirawan.