Misbakhun Curiga Kenaikan Cukai Rokok Sarat Kepentingan Asing

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) rokok yang akan resmi berlaku 1 Januari 2020 mendatang.

Kenaikan tertuang dalam Peaturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Tercatat, besaran kenaikan cukai rokok pada PMK yang ditanda tangani 18 Oktober lalu, rata-rata 23 persen.

Misbakhun membeber sejumlah alasan mempertanyakan kebijakan Sri Mulyani lewat serangkaian cuitan di akun Twitter @MMisbakhun, Kamis (21/11) petang.

Alasan pertama, politikus Partai Golkar itu menyebut kebijakan Menkeu dirumuskan tanpa sedikit pun berbicara dengan DPR sebagai pihak legislatif, khususnya Komisi XI sebagai mitra kerja Kemenkeu.

"Kebijakan yang terkesan mendadak ini dikhawatirkan kental dengan agenda dan kepentingan asing di luar visi-misi Presiden Jokowi," cuit Misbakhun.

Misbakhun menyebut Sri Mulyani merupakan anggota Task Force on Fiscal Policy for Health (Satuan Tugas dalam Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan) yang diprakarsai oleh Bloomberg, perusahaan multinasional di bidang layanan finansial, media, serta perangkat lunak yang didirikan oleh Michael Bloomberg.

Michael sendiri digadang akan ikut maju dalam Pemilihan Presiden AS yang digelar 2020 mendatang melalui Partai Demokrat.

Menurut Misbakhun, kepentingan asing yang dapat berpengaruh kepada kebijakan dalam negeri sangat merugikan kepentingan masyarakat. Apalagi sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani seharusnya fokus pada kebijakan yang menggerakkan ekonomi termasuk dari komoditas rokok.