Misbakhun: Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi Jadi Kunci Menaikkan Ekonomi

"Kalau perlu pemerintah bukan membebaskan, tetapi juga dibiayai oleh negara. Termasuk semua cicilan motor, semua cicilan perumahan FLPP, sampai rumah yang bernilai Rp 600 juta. Kalau perlu kemudian siapa yang punya cicilan mobil yang nilainya dibawah Rp 350 juta dibayarkan oleh negara," ungkap Misbakhun.

Ia melanjutkan hal kedua yang menyebabkan penurunan PDB setelah konsumsi rumah tangga ialah jumlah investasi. Padahal dengan investasi, modal akan masuk, tercipta lapangan pekerjaan baru. Dan dengan lapangan pekerjaan baru pemerintah akan bisa mendapatkan pendapatan pajak.

"Rakyat yang menjadi pekerja akan mempunyai daya beli, negara mempunyai kemampuan memungut pajak, dan kemudian terjadi peningkatan penerimaan negara dari sisi perpajakan yang dilakukan oleh investasi yang baru," ulasnya.

Intinya, ia menegaskan pemerintah harus bersedia mengakui kondisi kesulitan ekonomi yang terjadi di lapangan. Harus diakui bahwa program sembako murah dan bantuan tunai yang terbatas itu belum bisa menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi negatif.

Maka itu, ia menegaskan, pemerintah harus mulai mendetailkan program, yang harus dipastikan terarah, fokus, dan menjadi alat navigasi pemberi solusi. Selama ini yang terjadi adalah kesenjangan antara kebijakan dengan fakta lapangan. Sebagai contoh, pemerintah mengajukan dana PEN, disebut program untuk korporasi sebesar Rp 53 triliun. Masalahnya, penerima dana itu hanyalah badan usaha milik negara (BUMN).

"Penyelamatan korporasi swasta yang selama ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, itu tidak ada. Jadi pada situasi seperti ini, negara berpikir untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan BUMN, yang berkaitan dengan sektor riil dan menyelamatkan BUMN yang berkaitan dengan sektor keuangan. Swasta yang juga rakyat tidak," bebernya.

Jadi, Misbakhun melihat ada kesenjangan antara program PEN dengan realitas permasalahan. "Ini kan sering tidak nyambung," pungkas Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Ecky Awal Muharram menambahkan melihat bagaimana pemerintah sangat lamban dalam membelanjakan anggaran, maka wajar bila terjadi pertumbuhan negatif yang dipicu penurunan konsumsi rumah tangga. Padahal DPR sendiri sudah menyediakan semacam 'jalan tol' bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk penyelamatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.