Misbakhun Minta Sri Mulyani Menjelaskan Soal Kemampuan Pemerintah Membayar Utang

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan penjelasan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dari pemerintah, belum cukup bagi publik. Dia beralasan masih ada rasio lain, misalnya besar penerimaan pajak berbanding jumlah utang.  

Oleh karena itu, Misbakhun meminta Sri Mulyani menjelaskan kepada publik soal kemampuan pemerintah membayar utang. Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa itu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

“Kita juga harus mulai membangun confidence (kepercayaan diri) kepada masyarakat bahwa pemerintah yang berutang itu mempunyai ability to pay, kemampuan untuk membayar,” katanya.

Misbakhun menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun agenda raker itu adalah pembahasan asumsi dasar makro RAPBN 2023. 

Wakil pemerintah dalam raker itu ialah Menkeu Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.

Misbakhun menuturkan semestinya pemerintah juga menjelaskan besaran penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara. 

Harapannya ialah ada kepastian bahwa pemasukan dari perpajakan mencerminkan kemampuan pemerintah membayar utang, sehingga tidak ada kesan gali lubang tutup lubang.

“Ada fundamental data yang di-share untuk membangun confidence bahwa apa yang disampaikan tidak hanya sebuah peyampaian yang bersifat persuasif,” kata Misbakhun.