MK Kabulkan Gugatan Korban PHK

Senin, 19 September 2011 – 18:54 WIB

Menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa "belum ditetapkan". Yakni harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh PHI, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan serta putusan mengenai perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak dimohonkan kasasi.

"Putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar hakim Hamdan Zoelva.

Untuk diketahui, pemohon yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, selaku korban PHK menguji Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mengatur upah proses PHK. Pasal itu menyatakan selama putusan PHI belum ditetapkan, khusus perselisihan PHK dan hak, baik pengusaha dan pekerjanya tetap melaksanakan hak dan kewajibannya.

Aturan itu dalam praktiknya dinilai multitafsir. Sebab, ada yang berpendapat upah proses PHK dibayar hanya enam bulan gaji, ada juga yang menafsirkan upah proses dibayar hanya sampai keluarnya putusan PHI, dan upah proses dibayar hingga keluarnya putusan kasasi/PK di MA.