MK Kabulkan Uji Materi UU Pilkada, Frasa Perbuatan Tercela Punya Tafsir Baru

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercelah dan telah selesai menjalani masa hukumannya.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dapat menerima dalil pemohon melalui kuasa hukumnya dari kantor Highlegal Law Firm yang terdiri dari William Yani Wea, Hardizal, Harli, Irwan Gustaf dan Ignasius Watu Mudja.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan pelaku perbuatan tercela diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah menjalani hukuman dan jedah lima tahun. 

“Pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tegas Suhartoyo, hakim MK dalam sidang pembacaan putusan pekan lalu.

Mahkamah Konstistusi juga memerintahkan kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian, untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada.

"Sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apa pun model atau format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pilkada," kata William Yani Wea.

Kuasa hukum pemohon mengungkapkan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada Kota Sungai Penuh 2020, salah satu bakal calon telah mendapat surat mandat dari tiga partai.

Namun pada akhir masa pendaftaran Pilkada tahun 2020 tersebut, salah satu partai mencabut rekomendasinya dengan alasan pemohon memiliki catatan kriminal sebagai pengguna psikotropika.