Modal 61 Kursi di DPR, Demokrat Diprediksi Minta Jatah Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan sikap politik Partai Demokrat yang menyatakan tidak akan bergabung secara formal dengan pasangan capres-cawapres manapun tidak memiliki signifikansi.

’’Menurut saya pernyataan SBY selaku ketum Demokrat itu pernyataan basi. Sebab, tanpa harus disampaikan pun, terhitung sejak jam 4 sore  tadi (kemarin), secara hukum Demokrat sudah otomatis tidak bisa lagi ikut mengusung pasangan calon manapun secara formal. Itulah menit terakhir ditutupnya pendaftaran capres-cawapres di KPU. Pada menit itu pula Demokrat resmi menjadi penonton Pilpres. Jadi penyampaian sikap politik itu sudah lewat momentumnya," kata pengamat politik Said Salahudin di Jakarta, kemarin, (20/5).

Menurutnya, kalau selanjutnya dikatakan bahwa Demokrat ingin mencermati terlebih dahulu visi, misi, dan program para capres, baru kemudian menentukan sikap mendukung salah satu pasangan, itu lebih aneh lagi. Sebab, Demokrat adalah partai politik, dan bukan ormas.

"Sebab, yang menilai dan mengkritisi visi, misi, dan program capres-cawapres itu adalah masyarakat, dan bukan partai. Dalam Pilpres, partai justru seharusnya berperan membantu menyusun visi, misi, dan program capres-cawapres. Bukannya malah berperan sebagai juri," jelasnya.

Jadi, menurut Said, penyampaian sikap politik Demokrat hanya kegiatan seremonial. Cuma basa-basi politik.

"Tetapi di balik itu saya mencium Demokrat sebetulnya sedang coba memainkan strategi politik 'leha-leha'. Mereka tidak mau bersusah-payah untuk berjuang memenangkan pasangan calon, tetapi nantinya tinggal menawarkan dukungan di parlemen kepada capres-cawapres terpilih, dengan modal 61 kursi yang dimilikinya," paparnya.

Alasannya, lanjut Said, baik Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta yang memenangkan Pilpres,  Demokrat tetap akan dicari karena pasangan calon terpilih membutuhkan dukungan kuat di parlemen.

"Oleh karena itu 61 kursi DPR RI milik Demokrat bisa dibarter dengan beberapa kursi menteri," terangnya.