Momentum Reformasi Birokrasi Akhirnya Dimulai lewat UU Ciptaker

UU Cipta Kerja juga disebutnya sebagai momentum reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, lanjutnya, selama ini disadari penting untuk dilakukan sejak 1999, tetapi bagaimana melakukannya masih menjadipertanyaan besar, hingga hadir UU Cipta Kerja.

“Dalam UU Cipta Kerja terlihat sekali bahwa ini dihadirkan untuk merespons kondisi-kondisi birokrasi, seperti banyak dan tumpang tindihnya antar-kementerian, antar pusat dan daerah,” bebernya.

Djaka menceritakan pengalamannya tentang bagaimana kondisi birokrasi di Indonesia begitu rumit dan tumpang tindih yang menghambat investasi.

Dia mendampingi seorang investor asing yang sudah mengeluarkan dana Rp 1,4 triliun untuk membangun smelter, pada 2015, di satu wilayah di Indonesia.

Namun sampai sekarang belum bisa beroperasi karena terkendala oleh tumpang tindih regulasi perizinan.

Reformasi birokrasi, menurutnya, tidak cukup dengan melahirkan regulasi. Itu juga harus didukung dengan perubahan budaya dan mindset sumber daya manusia (SDM) birokrasi juga.

“Seringkali, mindset orang-orang dalam birokrasi menjadi kendala,” ucapnya. (flo/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: