Monoloyo

Jurgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai perkumpulan orang-orang yang berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Ruang publik mempunyai peranan besar dalam sebuah proses demokrasi, karena dalam demokrasi rakyat bebas berargumen dan bersikap, tanpa ada batasan dan perbedaan apapun.

Jadi, ruang publik harus bebas dari intervensi dan terbebas dari unsur politik dan permintaan pasar.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi sebagai syarat dari munculnya demokrasi deliberatif, sebuah paham demokrasi yang menitikberatkan pada kesempatan masyarakat untuk menuangkan pemikiran rasional dalam musyawarah, hingga pada akhirnya menghasilkan keputusan politik yang disepakati dan dijalani bersama.

Demokrasi deliberatif terjadi pada jaringan informal, meski tidak berarti meniadakan peran lembaga formal. Sering kali lembaga formal mengambil keputusan secara eksklusif tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Undang-Undang IKN sudah menjadi keputusan pemerintah dan sudah mendapat legitimasi dari DPR. Karena itu tidak ada ruang lagi untuk menolak atau memperdebatkannya.

Kali ini Jokowi meminta supaya anggota TNI dan Polri ditertibkan supaya tidak berbicara negatif terhadap proyek IKN. Kali lain bisa saja Jokowi mengintip grup WA para aparatur sipil negara (ASN) dan meminta menteri dalam negeri menertibkan amtenar yang tidak setuju terhadap proyek IKN.

Keputusan pemerintah dan persetujuan itu adalah bentuk demokrasi prosedural. Pemerintah memenuhi syarat prosedural dengan mengajukan usulan ke DPR.

Selanjutnya, DPR memenuhi syarat prosedural dengan melakukan rapat-rapat yang kemudian dipuncaki pleno. Syarat demokrasi prosedural sudah dilakukan, tetapi syarat demokrasi deliberatif diabaikan, bahkan anggota DPR yang melakukan interupsi pun diabaikan.