Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat

Minggu, 07 Agustus 2011 – 02:49 WIB

Yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang kata Tatik pula, bukanlah memberlakukan kebijakan moratorium, tapi bagaimana membuat sistem perektrutan TKI dengan baik, seperti mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Keterampilan (LPK).

Sementara itu aktivis perempuan Fahmina Institute Alifatul Alifiati menyatakan ada dua kebijakan strategis atas banyaknya kekerasan yang menimpa buruh migran indonesia (BMI) terutama di negara-negara Timur Tengah. Moratorium pengiriman BMI adalah strategi dalam negeri.  “Sudah saatnya DPR mendorong RUU Perlindungan Buruh," tuturnya. (jun/mul/awa/jpnn)

CIREBON – Tak semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah soal penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Ketua Aisyiyah Kecamatan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News