Mosi tak Percaya OSO, Ketua Hanura Pessel Diganti

Kalau pun itu benar, kata Editiawarman, tentunya harus melalui mekanisme dan aturan anggaran dasar (AD) Partai Hanura. Sebab, dalam AD Partai Hanura, Pasal 34 huruf K, jelas tertulis kalau kewenangan penetapan (pengangkatan/pemberhentian) DPD dan DPC adalah pihak DPP.

“Nah, sekarang justru ada surat pemecatan terhadap diri saya dari pihak DPD. Anehnya, justru berbunyi surat pernyataan, ditandatangani wakil ketua DPD lagi. Aneh kan?” tanya Editiawarman.

Untuk menyikapi itu tambah dia, berdasar hasil rapat bersama pengurus dan para pimpinan anak cabang (PAC) di Pessel, pihak DPC akan mempertanyakan hal ini ke DPP melalui surat resmi.

“Keluarnya surat pernyataan dari wakil ketua DPD Hanura Sumbar ini, jelas sudah menimbulkan keresahan para kader di lapangan. Termasuk para bakal calon legislatif (bacaleg),” kata Editiawarman.

Selain itu, Editiawarman dalam minggu depan akan mendatangi pihak penyelenggara pileg di Pessel (KPU dan Panwaslu). Termasuk pihak kepolisian, kejaksaan, pemkab, kesbangpol dan lainnya.

“Langkah ini, upaya memberikan pemberitahuan atau kejelasan terkait keabsahan status kepengurusan yang masih berlaku. Ditandatangani ketum dan sekjen DPP Partai Hanura. Kalau pun ada SK lain muncul , layak juga untuk dipelototi keabsahan surat baru tersebut,” papar Editiawarman.

Dihubungi terpisah, Ketua DPD Hanura Sumbar, Marzul Veri membenarkan pergantian jabatan ketua DPC Hanura Pessel itu.

”Saat ini ketua baru yakni Welly Hendra, anggota DPRD Pessel periode sekarang. Tinggal pengukuhannya lagi, sebab hanya melanjutkan sisa kepengurusan DPC itu saja lagi,” kata Marzul Veri.