MoU dengan Cabor dan NOC, Menpora Minta Anggaran Diolah Secara Transparan
jpnn.com, JAKARTA - Menpora Zainudin Amali menyaksikan penandatanganan MoU Kemenpora dengan beberapa cabang olahraga terkait dana fasilitasi pelatnas Olimpiade, Paralimpiade dan Asean Paragames 2020. Amali meminta penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Dengan langkah tersebut, Menpora berharap publik dapat mengetahui semua prosesnya dan ke depannya tidak ada lagi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penandatanganan MoU sendiri dilakukan antara Kemenpora dengan NPC Indonesia, PP FPTI dan PB PSOI.
"Karena ini menyangkut uang negara kami hati-hati betul untuk penyalurannya jadi Kemenpora menyalurkan ke pihak-pihak yang telah sesuai petunjuk ketentuan maka reviewnya berkali-kali," kata Menpora di Media Center Kemenpora, Jakarta, Selasa (10/3).
Selain itu, dia juga meminta agar anggaran dari cabor-cabor dan NOC sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani dan disepakati. Sehingga, kejadian-kejadian yang akhirnya menjadi temuan BPK RI, tak akan lagi menjadi beban Kemenpora.
"laporan keuangan tahunan Kemenpora tersandera dengan itu harus diselesaikan dulu semoga ke depan tidak ada lagi temuan itu," terangnya.
"Anggaran pemerintah sangat terbatas terlebih 2020 pemotongan luar biasa di Kemenpora, mohon dimaklumi tapi niat kami segala sesuatunya kami buat setransparan, seakuntabel mungkin bisa dipertanggung jawabkan karena menyangkut uang negara tidak boleh ada penyimpangan satu rupiah pun," imbuh Amali.
MoU Kemenpora dengan Cabor ini ditandatangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPON Yayan Rubaeni dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB PSOI) Arya Sena Subyakto, Ketua Umum NPC Indonpnnesia Senny Marbun dan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI) Yenny Wahid.
Terkait penyaluran anggaran, PB FPTI yang mengajukan Pelatnas untuk 20 atletnya disetujui hanya sepuluh atlet. Kemudian, usulan anggaran Rp 27 miliar disetujui hanya sebesar Rp 6,9 miliar.