MPR: Pempus dan Daerah Harus Berkoordinasi Demi Wujudkan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran bagi masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan Covid-19.

“Dua pekan lagi sudah Lebaran. Saya berharap masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan Covid-19 yang terkena PHK, tidak bisa pulang kampung, dan masuk kelompok masyarakat tidak mampu, bisa menikmati bantuan sebelum Lebaran," kata Lestari yang akrab disapa Rerie keterangannya, Sabtu (9/5).

Rerie juga meminta sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan tahap sebelumnya secara menyeluruh agar penyaluran bansos tahap berikutnya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Rerie melanjutkan kepastian penerimaan bantuan menjadi penting agar masyarakat terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak lagi terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama wabah Covid-19 ini.

Diakuinya, dalam proses penyaluran bansos masih terjadi kendala di lapangan. Salah satu permasalahan pada penyaluran bantuan tahap sebelumnya adalah data penerima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Dalam penyaluran bantuan menjelang Lebaran ini saya berharap menggunakan data penerima yang sudah divalidasi hingga tingkat RW, sehingga bansos salah sasaran bisa ditekan,” jelas Legislator Partai NasDem itu.

Pada kesempatan konpers di Balai Kota DKI Jakarta Jumat (1/5), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui pada tahap pertama penyaluran bansos di wilayahya tercatat 1,2 juta KK penerima, 1,6 persen diantaranya salah sasaran.

Kondisi serupa, jelas Rerie, juga terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Secara umum, tambahnya, persoalan yang dihadapi sama yaitu karena data penerima bantuan yang tidak akurat.