MRT Ngotot Minta Tambahan Modal Rp 4,6 Triliun

Sementara itu, BUMD lain, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), juga menyatakan siap dipanggil DPRD. Mereka meminta tambahan PMP Rp 550 miliar. Angka tersebut berasal dari konsep dan perencanaan yang jelas. Dia mengatakan, permintaan itu telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya bertemu (dengan dewan) dua kali. Kalau memang belum cukup menjelaskan soal itu, kami akan datang dengan senang hati," kata Dirut PT Jakpro Budi Karya.

Tahun ini Jakpro telah digerojok PMP senilai Rp 500 miliar. Dana sebesar itu dipakai untuk membebaskan lahan yang akan ditempati rumah susun alias flat. Tetapi, dana Rp 550 miliar yang diajukan untuk PMP tahun depan akan digunakan untuk berbagai macam program. Antara lain, men-support program ketahanan energi milik pemprov dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas, mempercepat pembangunan jalan tol Tanjung Priok Jakarta Utara, dan menyediakan lahan untuk flat.

"Jadi, dana tersebut tidak digunakan untuk main-main," tegasnya.

Terkait dengan sikap dewan yang mencurigai dana tersebut akan didepositokan ke bank, Budi menilai hal itu disebabkan kurang koordinasi saja. Dia memaklumi sikap dewan. Sebab, mereka memiliki tugas pengawasan. Dia menilai politisi Kebon Sirih memiliki wewenang untuk mengkritisi dan mengetahui lebih detail anggaran yang dikeluarkan pemprov. Termasuk, dana PMP BUMD.

"Apalagi anggota dewan kan banyak orang-orang baru. Jadi, koordinasi mungkin harus ditingkatkan lagi," katanya. (fai/co2/oni)