Muhaimin Sebut Tuduhan Salah Alamat
Senin, 05 September 2011 – 07:13 WIB
Politisi PDIP tersebut menyatakan, kalau pihaknya geregetan saat mengetahui dua pejabat kemenakertrans yang ikut tertangkap tangan KPK, 25 Agustus lalu. Keduanya diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Duit ditaruh dalam bungkus kardus bekas duren.
Yang lebih membikin miris, imbuh Ribka, ternyata terungkap bahwa ada dana Rp 500 miliar yang tidak pernah dibahas dalam rapat dengan Komisi IX. Dana yang diduga terkait erat dengan skandal suap itu diperuntukkan bagi program pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi, di 19 kabupaten dan kota.
"Anggaran ini tidak dibahas dalam APBN Perubahan. Agak kaget juga. Yang lain juga bilang itu tidak dibahas di Komisi. Ini kebiasaan jelek," jelas Ribka. Dari hasil pemanggilan itu lah nanti akan ditentukan langkah lanjutan yang perlu dilakukan DPR. Salah satu yang makin jelas arahnya belakangan ini adalah pembentukan panitia khsus (pansus).