Muhammadiyah dan NU Satu Suara Soal Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) boleh berbeda pendapat soal tanggal awal Ramadan atau hal-hal yang menyangkut keagamaan lainnya. Namun, dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu satu suara soal Pilkada DKI 2017.

Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di ibu kota. Hal itu diimplementasikan dengan mengeluarkan kriteria calon gubernur yang layak dipilih warga Muhammadiyah dan juga masyarakat Jakarta secara keseluruhan. 

"Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah memang tidak masuk dalam politik praktis. Namun kami (PW Muhammadiyah DKI) diwajibkan mengeluarkan kriteria pemimpin untuk menjadi panduan masyarakat dalam memilih. Kriteria pemimpin yang kami keluarkan tersebut akan terus kami sosialisasikan kepada masyarakat," ujar Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah DKI Jakarta Syahrul Hasan, kemarin (9/9).

Ketika ditanya perihal Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju kembali dalam Pilgub DKI 2017, Syahrul mengakui sosok Ahok memang tidak masuk dalam kriteria yang ada. Sebab menurut penilaian Muhammadiyah DKI, kepemimpinan Ahok sejauh ini selalu mengedepankan kekerasan dan mengesampingkan nilai kemanusiaan. 

Syahrul mencontohkan, dalam hal penggusuran warga miskin di sejumlah wilayah, selalu saja jatuh korban. Hal itu terjadi lantaran didahulukan penggunaan aparat dari pada cara persuasif. 

"Biar bagaimanapun warga miskin di Pasar Ikan, Kampung Pulo, Kalijodo, Bukit Duri, Rawajati, PKL Tanah Abang, Monas, dan wilayah yang digusur lainnya adalah rakyat kita sendiri. Tidak seharusnya penggusuran dengan cara kekerasan seperti yang dipertontonkan Ahok," tegas Syahrul.

Syahrul juga menyoroti perihal sikap tebang pilih Ahok terhadap warga kaya yang terkesan diistimewakan. Kendati sudah jelas-jelasn melanggar peruntukan, seperti di Kemang, Kali Krukut serta pengembang reklamasi yang membangun pulau tanpa izin, Ahok sangat nyata pembelaannya. 

"Kondisi ini tentu menimbulkan rasa tidak adil di tengah masyarakat. Sikap tidak adil Ahok ini membuatnya tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dikeluarkan Muhammadiyah," terang dia.