Naik Pitam, Ahok Minta Harta Kekayaan Prabowo Diaudit

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam. Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit harta kekayaan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman. 

Awalnya, Ahok santai menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya yang akan dipanggil Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bentukan DPRD DKI. 

Pemanggilan dilakukan berkaitan dengan temuan BPK mengenai enam persoalan yang disoroti DPRD DKI dalam laporan BPK. Salah satunya adalah pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang terindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp191,3 miliar.

"Enggak masalah mau panggil saya, panggil saja," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/8).

Mantan Bupati Belitung Timur ini sempat menjelaskan mengenai nilai jual objek pajak (NJOP) tanah RS Sumber Waras yang disoroti oleh DPRD DKI. Ia menyatakan, DKI membeli 3,8 hektare lahan RS Sumber Waras dengan NJOP sebesar Rp20 juta. 

Ahok mengatakan, pihak yang menentukan NJOP adalah Menteri Keuangan. "Peraturan Pemerintah menegaskan boleh beli harga appraisal dan NJOP rata-rata 80 persen dari harga appraisal," ujarnya.

Nada suara Ahok meninggi begitu menjelaskan pembelian lahan gedung LKPP.  Suami Veronica Tan ini menyebutkan, pembelian lahan tidak berdasarkan NJOP, tetapi harga pasar. Hal itu menyebabkan nilai pembeliannya jauh lebih mahal. 

"Kenapa enggak diperiksa? Coba Anda cek semua tanah-tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk? Harganya harga apa? Kenapa banyak pembelian gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci komisi. Jadi kalau mau audit orang tuh lihat itikadnya, karakternya," tutur Ahok.