Nasib Honorer Dipermainkan Elite, Haruskah K2 dan Non-K2 Menunggu Presiden Baru?

Sebaliknya pusat beralasan pemda yang punya kewenangan mengusulkan formasi PPPK. Alhasil jadi saling lembar tanggung jawab akan nasib honorer se-Indonesia

"Nasib honorer K2 dan non-K2 menunggu presiden baru tahun 2024. Percuma itu rapat koordinasi, karena tidak ada hasilnya dan hanya menghabiskan anggaran daerah saja," pungkasnya. (esy/jpnn)