Nasib Tunjangan Profesi Rp 10 Triliun Belum Jelas

JAKARTA - Paparan akhir tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hampir seluruhnya memuat hal yang positif-positif. Tetapi saat disinggung urusan tunjangan profesi senilai Rp 10 triliun yang mengendap di rekening pemda, justru melempar urusan ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan pada prinsipnya tunjangan guru yang mengendap hingga Rp 10 triliun itu tetap akan dibayarkan.

"Tetapi harus menunggu verifikasi dari tim BPKP," katanya. Menteri asal Surabaya itu menuturkan bahwa saat ini pihak yang bisa memastikan pencairan tunjangan profesi itu adalah BPKP.
 
Nuh belum membeber perkembangan penuntasan pencairan TPP tersebut. Padahal penanganan tersendatnya pencairan TPP ini sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu. Tepatnya ketika jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud menemukan pengendapan uang tunjangan profesi itu.
 
Sejak awal Kemendikbud berpegangan bahwa tersendatnya pencairan itu adalah urusan administrasi. Sebab guru sasaran pencairan tunjangan profesi itu sudah ada.

Di antara ganjalan administrasi yang membuat tunjangan profesi itu tidak cair adalah, banyak guru yang tidak memenuhi beban minimal mengajar. Seperti diketahui syarat menerima tunjangan profesi itu adalah, guru wajib mengajar selama 24 jam pelajaran dalam sepekan.
 
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan sikap Kemendikbud tadi sangat menyedihkan. "Saling lempar tanggung jawab seperti itu (dari Kemendikbud ke BPKP, red) tentu semakin membuat guru yang seharusnya menerima tunjangan profesi semakin resah," kata dia.
 
Selain urusan pembayaran tunjangan profesi, laporan akhir tahun merah Kemendikbud juga ada di bidang pendidikan tinggi. Sampai saat ini ternyata masih ada gejolak dalam pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN).
 
Kasus ini diantaranya terjadi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Selama berbulan-bulan proses pemilihan rektor di Unsrat menggantung. "Kenapa pemilihan rektor di Unsrat tidak selesai-selesai, karena mereka tukaran (ribut, red) sendiri," jelas Nuh.
 
Nuh mengatakan jika seluruh civitas Unsrat bisa rukun, maka pemilihan rektor tidak akan berbelit dan membutuhkan waktu lama. Jika terus berselisih, Nuh mengatakan akan menerjunkan tim dari Kemendikbud untuk mengawal pemilihan rektor di Unsrat.

Mereka tidak ingin polemik pemilihan rektor mengganggu perkuliahan. Terus munculnya keributan jelang pemilihan rektor ini, menunjukkan belum matangnya iklim demokrasi di PTN. (wan)