Negara Butuh Figur Jaksa Agung yang Independen dan Kompeten

“Mencari Jaksa Agung dari Jaksa karier yang saat ini masih menjabat atau pensiunan Jaksa, tidaklah mudah alias gampang-gampang susah, karena ada beberapa Jaksa yang rekam jejaknya bagus dan memiliki keberanian termasuk berani berbeda pendapat dengan Jaksa Agungnya sendiri, tetapi justru Jaksa-Jaksa yang berani seperti itu sering dimatikan kariernya oleh Jaksa Agungnya sendiri. Bahkan rata-rata mereka dijadikan sebagai staf ahli tanpa diberi tugas atau mengemban tugas sebagai Jaksa fungsional hingga yang bersangkutan pensiun. Ini memang budaya manajemen institusi negara yang dengan kekuasaan besar tetapi gagal membina Jaksa-Jaksa yang begitu banyak menjadi Jaksa-Jaksa yang hebat,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Petrus, Presiden Jokowi harus hati-hati dalam menjaring sosok Jaksa Agung dari internal Jaksa-Jaksa yang ada. Sebab sejumlah Jaksa pada level pensiunan Jaksa Agung Muda bahkan yang masih aktif pun diam-diam kasak-kusuk mencari dukungan politik kepada beberapa partai politik dengan barter-barter kekuasaan jika terpilih menjadi Jaksa Agung atas dukungan Parpol tertentu.

Jaksa Agung terpilih yang didukung oleh Parpol biasanya ketika berdiri selalu tidak tegak lurus dan kurang percaya diri, karena keberadaannya di Lembaga Kejaksaan itu mengemban misi khusus di luar fungsi penegakan hukum guna memenuhi titipan Partai Politik

Seorang Jaksa Agung itu harus berani dan tidak boleh merasa rendah diri di hadapan atasannya termasuk di hadapan Presiden, karena seorang Jaksa Agung itu mengemban misi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan.

“UU Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan bukan alat negara seperti halnya dengan Polisi atau TNI, melainkan adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dia menjadi partner Presiden dalam melaksanakan kekuasaan negara, tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan manapun,” katanya.(fri/jpnn)