Nizar: Upaya Membebaskan Misrin Melemah di Era Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo didesak meminta maaf atas eksekusi mati seorang pahlawan devisa bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) oleh otoritas Arab Saudi pada 18 Maret 2018.

Pasalnya, pelaksanaan hukuman pancung terhadap pria asal Madura, Jawa Timur, itu luput dari pantauan pemerintah.

Ketua Umum PP Satria Gerindra Moh Nizar Zahro tidak memungkiri sudah sejak lama pemerintah RI berjuang untuk kebebasan Misrin dari jeratan hukuman pancung.

Akan tetapi belakangan upaya pemerintah terkesan tidak maksimal. "Namun yang patut disayangkan, perjuangan itu melemah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga waktu eksekusi pun luput dari perhatian," kata Nizar Zahro kepada jpnn.com, Selasa (20/3).

Fakta tersebut menurutnya tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Dengan dieksekusinya seorang WNI tanpa sepengetahuan pemerintah, itu menunjukkan kegagalan pelaksanaan konstitusi.

Dia membandingkan perlakuan Australia terhadap warganya yang akan dieksekusi mati di Nusakambangan. Saat itu, pemimpin Australia maupun rakyatnya memberikan perhatian yang sangat besar.

Bahkan mereka tak pernah berhenti melobi Jokowi untuk membatalkan eksekusi mati. Meskipun gagal, pemerintah Australia terus mengawal pelaksanaan eksekusinya.