Nobar Film Dokumenter Jadi Ajang Hujat Reklamasi

jpnn.com - JAKARTA - Acara nonton bareng (NOBAR) film dokumenter Rayuan Pulau Palsu (RPP) di samping Masjid Taufiqul Mubarak, Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (30/4) malam, berlangsung meriah. Film berdurasi 60 menit karya rumah produksi WatchDoc itu disambut antusias warga sekitar.

Tak kurang dari 1.500 warga tua dan muda berkumpul di depan layar sejak pukul 18.30 WIB. Hujan rintik yang turun di tengah pemutaran film tak membuat penonton beranjak meninggalkan tempat. Mereka tetap antusias dan bahkan berteriak riuh saat wajah beberapa pemain film yang tak lain adalah warga setempat muncul di layar. 

RPP merekam dinamika warga Muara Angke dan sekitarnya yang tengah terancam penggusuran dan kehilangan lahan pekerjaan akibat proyek raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Megaproyek yang juga dikenal sebagai Proyek Garuda ini digagas pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. 

Megaproyek ambisius ini dikhawatirkan merusak lingkungan hidup dan membuat nelayan kehilangan tempat. Selain itu, megaproyek ini pun dinilai akan memperlebar jarak antara kelompok miskin dan kelompok kaya, serta menciptakan kecemburuan sosial dan ketegangan.

Salah satu adegan awal RPP adalah tayangan yang memperlihatkan klip promosi Proyek Garuda dalam bahasa Mandarin. Bagian ini disambut teriakan kesal para penonton. Begitu juga adegan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kemenangan di atas Kapal Pinisi setelah dinyatakan menang dalam Pilpres 2014.  

Adegan yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun disambut penonton dengan reaksi yang sama, ditambah teriakan “penipu” dan “pembohong”. 

Usai pemutaran film RPP Pentolan WatchDoc Dandhy Dwi Laksono mengatakan, film yang dikerjakan selama empat bulan itu mereka dedikasikan untuk semua anggota masyarakat yang kehidupannya terancam akibat ambisi reklamasi, baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain di Indonesia. “Reklamasi bukan hanya ancaman bagi warga Jakarta, tapi juga ancaman bagi bangsa Indonesia,” tegas dia.

Sementara itu, sejarawan JJ Rizal yang didaulat menyampaikan pendapat mengatakan bahwa film RPP sebenarnya tidak diperlukan apabila Jakarta memiliki gubernur asli dan Indonesia memiliki presiden asli. “Sayangnya kita tidak punya presiden, kita tidak punya gubernur. Jokowi itu presiden palsu, Ahok itu gubernur palsu. Makanya mereka bikin pulau palsu,” kata Rizal.