Non-ASN Tercecer Bisa Daftar PPPK 2024, Pemerintah Dituding Menzalimi 1,7 Juta Honorer

Pada poin 3, lanjutnya, yang bisa melamar lagi pekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun bekerja tanpa putus. Ini konyol sekali. 

Niat pemerintah mau menuntaskan 1,7 juta honorer, tetapi kalau ada non-ASN di luar itu bisa daftar PPPK 2024,apa tidak menimbun masalah baru lagi? Belum apa-apa pemerintah baru sudah diberikan beban warisan. 

Bunda Nur menegaskan seharusnya pemerintah menuntaskan dahulu 1,7 juta honorer yang masuk database. Setelah itu selesai, baru menyelesaikan honorer non database. 

"Ini akan bebani daerah juga karena semua bisa ikut," cetusnya. 

Dia pesimistis semua daerah lebih mengutamakan honorer K2 dalam rekrutmen PPPK 2024. Sebab, bisa saja akal-akalan dan banyaknya titipan, sehingga mereka mengutamakan non-ASN baru ketimbang honorer K2 yang dianggap tidak berkualitas karena sudah tua. 

"Ini tidak sejalan dengan tujuan awal. Jangan menutup mata juga karena tahun politik banyak menebar janji manis," ucapnya.

Dia mengingatkan untuk kembali pada tujuan awal pemerintah dan Komisi II DPR RI menyelesaikan 1,7 juta honorer yang sudah didata BKN.

Bunda Nur juga mengingatkan janji MenPANRB Azwar Anas bahwa sudah disiapkan 1,7 juta NIP bagi honorer yang masuk database BKN. Artinya, mereka hanya menjalani tes formalitas karena sudah dipastikan lulus dan mengantongi NIP PPPK.