NU Janji Tak Main Politik Kekuasaan Lagi

Rabu, 12 Mei 2010 – 21:45 WIB

Pada kesempatan sama, Said Aqil juga mengungkapkan masih adanya pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-32 NU di Makassar, akhir Maret lalu. Namun menurutnya, hal itu bukanlan persoalan bagi NU. "Selama ini, hal-hal seperti itu tidak mencederai citra keulamaan NU," imbuhnya.

Karena menurut Said Aqil, pada Muktamar NU mendatang posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebaiknya dipilih saja oleh beberapa ulama besar (ahlul hal wal aqdhi) agar tidak terjadi keributan.

Sementara menyinggung soal kewenangan DPD, Said Aqil menyatakan bahwa NU sikap mendukung penguatan DPD melalui amandemen konstitusi. "Sebagai amanat konstitusi, maka seharusnya DPD mempunyai kewenangan sama dengan DPR RI. Dengan begitu maka sistem dua kamar di Indonesia akan benar-benar terwujud," tegasnya.

Saat ini, kata Said Aqil, sistem satu setengah kamar membuat kinerja dan peran DPD berjalan tidak maksimal. "Ini karena politik Indonesia ini masih didominasi partai politik dan itu membawa konsekuensi biaya sangat besar," ulasnya. (fas/jpnn)

JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan bahwa bahwa NU dipastikan kembali ke Khittah NU 1984, seperti saat organisasi kaum nahdliyin

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News