Nusakambangan Tak Cukup buat Koruptor

Rabu, 13 Agustus 2008 – 15:14 WIB

Pakaian koruptor yang diperagakan aktivis ICW. Foto: Muhammad Ali/JP

JAKARTA — Usulan KPK agar para koruptor dipenjarakan di Nusakambangan dianggap belum menjamin efek jera oleh ICW. Sebab, menurut mereka, bisa saja para koruptor yang lazimnya dari kalangan berduit membawa sejumlah fasilitas khusus ke Nusakambangan. Hal itu dikhawatirkan justru akan mendorong diskriminasi dan mengurangi kesan bahwa mereka sedang berada di dalam tahanan.

’’Banyak kasus seperti itu. Seperti Bob Hasan atau Tommy Soeharto. Di Nusakambangan tetap saja ada perlakuan khusus,’’ kata Koordinator Divisi Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.

Menurut Emerson, masih adanya perlakuan khusus itu disebabkan masih menjamurnya praktik pemberian ’’kelonggaran’’ bagi para tahanan berduit. Hal itu,lanjutnya, mengindikasikan suburnya praktik korupsi di Lembaga Pemasyarakat (Lapas). Ia mencontohkan praktik sogok-menyogok antara sipir dan narapidana untuk memperoleh perlakuan khusus yang masih marak terjadi.

’’Praktik korupsi di lapas yang membuat semua itu menjadi mungkin. Tahanan pun bila punya uang dan kemampuan finansial bisa mendapat apa yang mereka mau. Termasuk para koruptor dan meskipun saat itu mereka ada di Nusakambangan,’’ tegasnya.

Lalu apa solusinya? ICW mengusulkan agar pemerintah membangun penjara khusus yang dijalankan oleh KPK untuk para koruptor. Harapannya akan ada pengawasan dan sistem lapas maksimal yang dapat membuat efek jera. ’’Misalnya tahanan yang steril dari TV atau telepon genggam. Benar-benar diputus kebebasan komunikasinya dengan dunia luar,’’ pungkasnya.

Pada kesempatan itu, ICW juga tampak berusaha mendukung aktualisasi wacana seragam koruptor yang digulirkan KPK. ICW pun mengajukan delapan desain seragam koruptor pada ’’fashion show’’ di gedung KPK, Jakarta. Layaknya peragawan, tiga staf ICW memamerkan tiga dari delapan desain seragam koruptor yang diusulkan ke KPK.

Menurut ICW, seragam untuk tahanan KPK sangat mendesak. Pasalnya, selama ini baik tersangka maupun terdakwa korupsi diberi keleluasaan mengenakan pakaian rapi bahkan mewah. Pihak ICW mengusulkan tulisan ’’Tahanan KPK Kasus Korupsi’’ dalam seragam tersebut. Hal itu untuk menepis tudingan pelanggaran asas praduga tak bersalah terhadap para tahanan kasus korupsi tersebut.

Desakan pemakaian seragam koruptor juga meluas. Itu karena masyarakat melihat pesakitan macam Artalyta Suryani masih sempat berdandan modis layaknya selebriti. Bahkan Jaksa Urip pun nampak masih mengenakan baju safari layaknya jaksa yang masih aktif bertugas. Seragam itu diharapkan memberi efek jera.