Omicron dan Nataru

Indonesia jauh lebih santuy menghadapi varian baru ini. Masyarakat sudah pasrah dan siap-siap menghadapi PPKM level 3, tetapi tiba-tiba ada perubahan mendadak dan pemerintah membatalkan rencana itu.

Semula Menko PPM Muhadjir Effendy yang mengumumkan PPKM Nataru. Namun, kemudian Menko Marives Luhut Binsar Panjaitan yang muncul mengumumkan pembatalan rencana itu.

Luhut mengatakan, pemerintah membatalkan PPKM level 3 karena pemerintah yakin proses pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang sudah mendekati 56 persen. Kelompok lansia yang selama ini dianggap rentan juga sudah cukup terlindungi oleh vaksinasi. Pemerintah mengeklaim vaksinasi lansia sudah mencapai 64 persen untuk dosis 1 dan 42 persen untuk dosis 2.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeklaim sembilan wilayah aglomerasi di Indonesia sudah mencapai herd immunity. Ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut sudah memiliki antibodi yang tinggi dari infeksi Covid-19.

Tito mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil survei serologi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Dalam waktu dekat hasil survei itu bakal disampaikan ke publik. Sembilan wilayah aglomerasi itu adalah Medan, Batam, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar.

Reaksi pun bermunculan. Said Didu memberi komen sarkastis. Dalam unggahan di akun media sosialnya Said menyindir pembatalan PPKM. Pemerintah membatalkan PPKM selama Nataru. Tidak akan ada penyekatan selama Nataru. Nanti penyekatannya saat Lebaran dan mudik saja. begitu sindir Said.

Pembatalan ini menunjukkan wajah lama pemerintah dalam penanganan pandemi yang selalu tarik-ulur antara pertimbangan kesehatan dan pertimbangan ekonomi. Pembatalan kali ini menunjukkan sekali lagi bahwa pertimbangan ekonomi mengalahkan pertimbangan kesehatan.