JPNN.com 
Optimalisasi Program Perlindungan Sosial
Oleh: MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI
(2). Kartu sembako jumlah KPMnya dinaikkan hingga 20 juta. Total anggaran untuk program ini sebesar Rp 43,6 triliun.
(3). Subsidi listrik terhadap 24 juta rumah tangga yang voltasenya 450 VA dan 7 juta rumah tangga yang 900 VA. Subsidi listrik pada rentang waktu April-September 2020, total anggaran dialokasikan sebesarRp 61,69 triliun.
(4). Bansos tunai non Jabodetabek dengan anggaran Rp 32, 4 triliun. Program ini dalam rentang waktu April-Juni 2020 dengan nilai bantuan Rp 600 ribu/bulan danJuli-Desember 2020 dengan nilai bantuan Rp 300 ribu/bulan. Program ini menyasar 9 juta KPM.
(5). Bansos Jabodetabek menyasar 1,3 juta KPM dengan nilai anggaran Rp 6,8 triliun. Besaran nominal per KPM dan rentang waktunya sama dengan bansos non Jabodetabek.
(6). BLT Dana Desa menyasar ke 11 juta KPM diluar penerima program-program nomor 1-5. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 31,8 triliun.
(7). Kartu Prakerja berupa pemberian insentif paket pelatihan dan insentif modal selama 4 bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun.
Keseluruhan program perlindungan sosial yang di anggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 233,69 triliun.
Di luar skema ini, pemerintah masih mengalokasikan subsidi minyak dan gas dan program, subsidi bunga kredit kepada 60,66 juta rekening senilai Rp 34 triliun dan bantuan Likuiditas untuk UMKM melalui bank sebesar Rp 30 triliun, insentif PPh final UMKM bernilai Rp 2,4 triliun, serta program padat karya tunai untuk warga miskin di desa melalui Kementrian PUPR, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, dan Pertanian dengan total anggaran Rp 12,2 triliun.
