Ormas Islam Pecah, Anggota DPR Surati Presiden

Senin, 03 Oktober 2011 – 04:30 WIB

Maruarar berharap pemerintah pusat bisa tegas dalam bertindak. “Apalagi pemerintah SBY menyatakan hukum sebagai panglima. Sudah ada keputusan Ombudsman dan MA. Kita tinggal menunggu ketegasan sikap dari pemerintah pusat,” tukasnya.

Hal senada dikatakan putri Gus Dur Alissa Wahid. Menurut dia, penolakan GKI Yasmin merupakan bukti bahwa Pancasila belum hidup sepenuhnya di Indonesia. Penolakan itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan sekelompok orang dan kesewenang-wenangan penolakan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemimpin negera ini, kata dia, dipilih oleh rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjamin agar semua hak warga negara terlaksana dengan baik.

“Di tempat ini kita melihat UUD Pasal 29 tidak terlaksana. Jadi, sebetulnya apalagi yang ditunggu? Putusan hukumnya sudah sampai di MA yang kita akui sebagai lembaga paling tinggi. Kami berharap presiden dan menteri segera mengambil tindakan tugas untuk menjamim pelaksanaan UUD dan menjamin terlaksananya Pancasila sebagai panduan kita dalam hidup sehari-hari,” ujarnya.

Kunjungan GP Anshor dan tokoh agama di GKI Yasmin membuat arus lalulintas di Jalan Abdullah bin Nuh sempat tersendat. Ratusan aparat keamanan dari Polres Bogor Kota, Brimob, Satpol PP tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi. “Sebanyak 400 aparat dikerahkan untuk menjadi keamanan, termasuk personel dari Brimob,” ujar Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman. (mia/rid)