Ortu Siswa SMA/SMK Tunggu Kepastian, Gratis gak?

jpnn.com - jpnn.com - Pengalihan pengelolaan SMA/SMK sederajat dari pemkab/pemko ke pemerintah provinsi menyisakan sejumlah masalah.

Salah satunya, Program Sekolah Gratis (PSG) yang sudah diberlakukan Pemerintah Provinsi sejak 2009 lalu, "terancam" tak lagi bisa diterapkan.

Pasalnya, PSG menerapkan sistem pembiayaan "urunan" antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Tahun 2016 misalnya, PSG dianggarkan Rp 125 Miliar.

Nah, 2017 dianggarkan Rp 311 Miliar. Murni dana yang dianggarkan dari APBD Provinsi. Bukan dana sharing Provinsi dan kabupaten/kota.

Kalkulasi pemerintah provinsi, anggaran 2017 itu tak akan mencukupi untuk menggratiskan seluruh pelajar yang bersekolah di 832 SMA/SMK se-Sumsel. Belum lagi, di dalamnya sudah termasuk anggaran gaji guru.

Kondisi ini membuat kekhawatiran sejumlah wali murid. Sebab, hingga sekarang pemprov belum memberi kejelasan apakah SMA/SMK nanti tetap digratiskan atau tidak.

"Kita bersyukur pemerintah memberikan PSG. Kita harap sekolah gratis jangan sampai di-stop," ujar Emi (45), orang tua salah seorang siswa SMAN 1 Muara Enim, kemarin.

Lanjutnya, saat ini tidak ada pembayaran SPP dan pungutan iuran apapun di sekolah anaknya. Kalau ada, tidak dipaksakan dan sudah berdasarkan kesepakatan wali siswa dan sekolah.