Pabrik Guru Harus Menjadi Prioritas

Pemerintah, lanjutnya, harus memprioritaskan pembangunan LPTK yang bermutu, profesional, dan berstandar internasional. Selama ini, LPTK malahan dianggap sebagai Perguruan Tinggi (PT) kelas dua.

"Tidak mendapat prioritas, sehingga dukungan anggaran sangat kecil. Akibatnya guru yang dihasilkan kurang bermutu. Ironisnya, sebagian besar calon guru, sekitar 95 persennya dihasilkan oleh LPTK swasta dengan kualitas di bawah standar," jelasnya.

Pengamat pendidikan Muhammad Abduhzen menyebutkan Indonesia harus memiliki blue print baru pendidikan nasional. "Pemerintah baru memiliki PR menata ulang sistem pendidikan di Indonesia. Harus mampu menyusun ide baru terkait revolusi mental," sarannya. (sic)