Pak Jokowi Tolong Tutup Sementara Freeport, Sudah Banyak yang Positif Covid-19

jpnn.com, MIMIKA - Pemda Kabupaten Mimika bersama DPRD setempat meminta Presiden Jokowi menutup sementara operasional PT Freeport Indonesia.

Permintaan itu disampaikan lewat surat yang disampaikan untuk Presiden Jokowi. Isinya, mengusulkan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia guna meminimalisasi penularan wabah  COVID-19 di wilayah Tembagapura.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng usai pertemuan dengan DPRD Mimika di Timika baru-baru ini mengatakan penutupan sementara operasional Freeport dalam jangka waktu 14 hari atau satu bulan itu semata-mata karena memikirkan keselamatan ribuan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya di Tembagapura.

Apalagi jumlah karyawan yang terpapar COVID-19 di wilayah Tembagapura terus saja meningkat.

"Ini memang baru sebatas wacana, kami akan mengirim surat ke Presiden RI di Jakarta dan semua menteri terkait untuk menutup sementara waktu operasional Freeport. Kalau karyawan di Tembagapura tetap kerja terus, kita tidak akan bisa memutus mata rantai kasus COVID-19 di Tembagapura," kata Bupati Omaleng.

Bupati Omaleng mengatakan kesulitan utama untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah kerja PT Freeport di Tembagapura itu lantaran jaga jarak tidak bisa diterapkan maksimal karena ruang gerak dan ruang publik yang terbatas.

"Karyawan itu pergi kerja sama-sama, duduk dalam bus sama-sama, naik tram sama-sama, sampai di tempat kerja sama-sama, pulang dari tempat kerja sama-sama, begitu juga saat makan sama-sama. Jadi otomatis penularannya cepat. Belum lagi suhu udara di Tembagapura dan tambang Grasberg itu sangat dingin, bahkan bisa di bawah nol derajat. Kondisi seperti itu bisa berakibat fatal jika tidak diambil langkah pencegahan secepatnya," kata Bupati Omaleng yang juga lahir dan besar di Kampung Banti, Distrik Tembagapura.

Dia menambahkan Pemkab dan DPRD Mimika tidak bisa mengambil langkah dan kebijakan sendiri untuk menutup operasional PT Freeport mengingat perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu merupakan obyek vital nasional.

"Kami hanya bisa minta arahan dan petunjuk Bapak Presiden. Kami tidak bisa mengambil langkah sendiri. Kalau memang disetujui usulan kami maka tentu akan lebih bagus untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang yang ada tinggal di Tembagapura saat ini," pungkas Bupati Omaleng. (ngopibareng/jpnn)