Pakar Yakin Komcad Tidak Akan Memicu Konflik Rakyat Versus Rakyat

"Dengan demikian jika ada yang khawatir akan terjadi benturan (konflik) antara sesama warga negara, maka bisa dikatakan akan sulit terjadi," tutur Beni.

Beni menambahkan salah satu anggapan di masyarakat bahwa anggaran yang dibutuhkan Komponen Cadangan mencapai Rp 1 triliun merupakan pemborosan.

“Tentu saja harus dilihat untuk alokasi apa saja uang tersebut, apalagi Kementerian Pertahanan menyatakan akan merekrut 25.000 Komponen cadangan dalam jangka waktu tertentu,” kata Beni.

"Jumlah anggaran ini mungkin keluar sebagai konsekuensi dari proses perekrutan, pendidikan dan pembinaan atau biaya operasional lainya yang dilakukan selama setahun. Artinya harus ada kaji ulang secara cermat, sehingga tidak menimbulkan kesan ada pemborosan dalam pembiayaan Komponen cadangan."

Dengan persepsi ancaman nasional yang belum selesai dan situasi pandemik COVID 19 nasional yang makin meningkat, dimana pandemik juga berimbas pada krisis global, maka jumlah Komponen cadangan yang mencapai 25.000 adalah suatu hal yang agak mengherankan.

“Apakah tidak sebaiknya dicantumkan pada angka yang masuk akal dan tidak memboroskan anggaran negara yang sekarang agak terbatas,” ujar Beni.

Dengan sejumlah catatan terkait isu komponen cadangan, Beni berharap langkah pemerintah dapat bijak dalam menyikapi situasi ekonomi dan kesehatan nasional yang masih mengkhawatirkan ini.

Terutama menghitung ulang jumlah Komponen cadangan dan anggaran yang dibutuhkan sehingga berdampak pada penguatan kemampuan TNI sesuai dengan tantangan terkini, antara lain, yaitu meningkatnya ancaman siber dan kemungkinan pecahnya konflik di Laut Cina Selatan.

Menurut Beni, Secara substanstif PP ini sudah mengakomodasi sejumlah masukan masyarakat selama ini. Sehingga pengelolaan sumber daya nasional - yang diatur melalui UU PSDN - dalam rangka peningkatan kemampuan TNI tidak perlu diragukan lagi, karena praktek persiapan pengelolaan sumber daya termasuk komponen cadangan sudah dilakukan diberbagai negara demokratis seperti AS, Jepang, Australia, Inggris, dan lain-lain.