Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, Penegak Hukum Jangan Diam

Berdasarkan temuan itu, serta mengingat potensi risiko timbulnya inefisiensi dan kerugian negara yang cukup besar, maka sangat dimengerti dan kewajiban KPK mengingatkan pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan Paket Pelatihan tersebut guna mencegah menguapnya uang negara.

"Temuan KPK tersebut sangat terang dan nyata akan adanya permasalahan dengan basis transparansi dan akuntabilitas. Terbukti bahwa konsep dan kebijakan program Kartu Prakerja belum proper dilaksanakan, sehingga sangat rawan untuk dikorupsi, potensial terjadinya bancaan uang negara," jelasnya.

Nah, ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menyatakan ada bijaknya temuan-temuan KPK tersebut terus dikawal dan ditindaklanjuti baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan maupun KPK sendiri.

"Meskipun hingga saat ini apabila benar belum ada aliran uang negara ke platform digital, sehingga belum ada delik korupsi, namun pemerintah dan penegak hukum tidak boleh abai atau menutup diri terkait dengan potensi kejahatan lainnya di balik pelaksanaan program Kartu Prakerja gelombang satu, dua dan tiga," tegas Didik.

Di sisi lain, legislator asal Jawa Timur ini mengingatkan pemerintah untuk aware terhadap potensi gugatan para platform digital yang materi pelatihannya sudah diakses oleh para penerima manfaat. Sebab, pemerintah juga tidak boleh abai terhadap kewajibannya.

Ditegaskan Didik, Rp 5,6 T biaya pelatihan adalah uang yang sangat besar untuk dibagi oleh delapan platform digital mitra penyedia materi pelatihan.

Bisa bayangkan potensi kerugian negaranya bila dilakukan tanpa transparansi, serta akuntabilitas yang cukup.

"Sejak awal seharusnya aparat penegak hukum ikut mengawal dan memitigasi potensi penyimpangan terhadap uang negara yang sedemikian besar," tandasnya. (fat/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?