Paket September I Belum Sentuh Industri Logistik dan Tekstil

Kalangan pelaku usaha di industri pertekstilan juga menilai Paket ekonomi jilid I itu sama sekali belum menyentuh persoalan yang kini dihadapi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Salah satunya terkait pengadaan kapas nasional yang membutuhkan buffer stock untuk jaminan pasokan kapas dalam negeri.

Kebijakan mengenai buffer stock ini sudah sangat mendesak mengingat Vietnam tengah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan fasilitas tersebut.

“Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum saat ini secara tepat dan cepat, maka Vietnam akan menjadi poros utama untuk kapas di era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujar Ernovian G. Ismi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis  (10/9).

Pria yang akrab disapa Inov ini merasa perlu memaparkan masalah ini. Pasalnya, permintaan asosiasi-asosiasi di Industri TPT sejak Agustus 2014, tak kunjung digubris pemerintah. Padahal, pembahasan mengenai pengadaan kapas nasional kerap dilakukan oleh stakeholders nasional, yaitu pemerintah, API (pengguna kapas untuk bahan baku benang), Shipper (pemilik kapas), dan Cikarang Dry Port (penyedia fasilitas pelabuhan dan logistics terpadu).

“Sudah berkali-kali rapat dengan Bea Cukai, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Kemenperin, Kemenko Bidang Perekonomian, tapi sudah satu tahun tidak keluar juga regulasinya,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi ini sangat penting agar buffer stockkapas yang pembangunannya ditargetkan selesai pada tahun depan dapat langsung dimanfaatkan. Karena itu, “Kami juga telah mengirim surat yang sama kepada Menko Perekonomian yang baru, Bapak Darmin Nasution agar masalah regulasi ini ada kepastian solusinya. Surat sudah kami kirim pada 13 Agustus lalu, namun hingga pertengahan September, belum juga ada respon dari Bapak Darmin,” ujarnya.

Dikatakan Inov, dengan stok kapas ada di dalam negeri, bukan lagi di Malaysia, akan banyak manfaat yang bisa diperoleh, baik oleh industri TPT nasional maupun masyarakat dan juga pemerintah.

Yang pasti, adanya kepastian bagi 285 perusahaanspinning nasional untuk mendapatkan bahan baku kapas guna memproduksi benang dengan kualitas dan standar yang terkontrol dan terjamin. “Ini membuat supply chain antar-industri hulu-hilir di TPT nasional berjalan optimal, dan proses logistiknya pun terintegrasi dan terstruktur,” ujarnya.