PAN Terbuka untuk Artis Berkualitas

Rabu, 21 April 2010 – 18:11 WIB

Lebih jauh, Drajad juga memastikan bahwa di PAN tidak ada "uang perahu" untuk mendapatkan tiket maju pilkada. PAN juga bukan partai rental yang hanya dipakai saat pilkada. "Dana dipakai hanya untuk pemenangan pilkada," tegasnya.Helmy Yahya menyatakan, kemampuan dan kapasitas para artis tidak bisa disamaratakan. Tak semua artis hanya mengandalkan popularitas. Tak sedikit yang punya kapasitas keilmuan. "Saya sendiri lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan sekolah luar negeri," kata Helmy yang meraih gelar master dari AS itu.

Dia lantas menceritakan pengalamannya saat kalah dalam pemilihan gubernur Sumatera Selatan dua tahun lalu. Tidak hanya berlapang dada menerima hasilnya, Helmy juga mengaku tak patah arang. Kini, dia tengah mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan. "Ogan Ilir adalah tanah kelahiran saya," ungkap pria kelahiran 6 Maret 1963 itu lantas tersenyum. Helmy menyebutkan, dirinya menawarkan program Rp 1 miliar 1 desa dengan pembagian setengah miliar untuk infrastruktur dan setengah miliar untuk pembangunan ekonomi desa. "Jadi, janganlah terlalu dini merendahkan kemampuan artis dalam perpolitikan. Apalagi, belum satu pun artis yang jadi politikus membuat masalah di negeri ini," tegasnya.

Wanda Hamidah menyampaikan, perekrutan kader partai dari kalangan artis sebaiknya diiringi pendidikan politik yang memadai. "Agar kelak sang artis tidak hanya populer semata, tapi juga punya kualitas kemampuan yang bagus," katanya. Dia mengungkapkan, dirinya sudah lama berproses menjadi kader PAN. Karena itu, dia mempunyai kemampuan personal yang cukup untuk masuk ke lembaga legislatif.

Wacana yang dilontarkan Mendagri Gamawan Fauzi mengenai syarat berpengalaman dalam pemerintahan dan bebas cacat moral bagi calon kepala daerah juga sempat disentil. Bima Arya Sugiarto menuturkan, upaya Depdagri untuk merevisi UU Pemerintah Daerah, terutama yang berkaitan dengan moral, tentu harus menggunakan parameter yang jelas. "Harus ada pembuktian secara hukum," ujarnya.