Pandemi Tak Boleh Menghambat Modernisasi Alutsista

Mengenai skala prioritas, sambung Rizal, berdasarkan ancaman aktual dan tidak aktual yang dihadapi. Baginya, potensi meluasnya eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) antara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dengan China merupakan salah satu ancaman aktual bagi Indonesia meskipun hanya Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) yang diklaim "Negeri Tirai Bambu".

"Namun, kita juga harus siap seandainya terjadi perluasan dari konflik, mau tidak mau kita pasti akan terseret," tegasnya. "Apakah kita mau terseret (langsung) dalam konflik atau apakah kita mau tetap netral bila terjadi konflik bersenjata, kita harus tetap memiliki kekuatan bersenjata."

Karenanya, Rizal mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyusun rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista. Pangkalnya, menjadi terobosan yang tidak pernah bisa dilakukan serta akan ada kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

"Saya melihat bahwa ada dua alasan yang ingin dicapai oleh pemerintah (melalui rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista). Pertama, menjamin konsistensi pemenuhan alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan alpalhankam TNI secara siginifikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," paparnya.

Dirinya juga setuju dengan strategi Kemenhan mempercepat pengadaan alutsista menjadi 2021-2024. Baginya, kebijakan itu ideal. Dicontohkannya dengan perusahaan yang memiliki sebidang tanah dengan isi tambak, kebun, dan sawah, yang berinvestasi untuk membangun pagar dan membeli alat untuk menjaga lahannya sekaligus.

"Agar tidak diklaim orang, lalu perusahaan itu membayar investasinya dengan mencicil dari anggaran yang dia punya," ucapnya.

Apalagi, menurut Rizal, investasi secara langsung pada 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alutsista dengan harga lebih terjangkau. "Karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya," tandasnya.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi I DPR, Effendy Simbolon, memaklumi rencana Kemenhan menyusun rencana induk pertahanan pada saat ini. Pangkalnya, produsen cenderung menjual murah saat pagebluk selain Indonesia masih membutuhkannya.