Papua Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Ini Harapan Warga untuk Prabowo

Frits Ramandey, Komisioner Komisi Nasional HAM Papua mengatakan pemerintah Indonesia "tidak mengakui" orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya sebagai "pengungsi."

"Artinya bahwa pemerintah melakukan pembiaran, dan saya ingin menegaskan kembali, pembiaran itu adalah salah satu unsur pelanggaran hak asasi manusia," kata Frits.

Awal tahun ini, Komite HAM PBB mengeluarkan laporan yang menyebut bahwa PBB "prihatin tentang laporan yang sistematis mengenai penyiksaan dan bentuk lain kekerasan yang tidak manusiawi dan merendahkan … secara khusus pada Orang Asli Papua"

Veronica Koman, pengacara HAM yang hidup eksil di Australia, mengatakan "krisis kemanusiaan di Papua tidak pernah seburuk ini sebelumnya."

"Di dunia yang normal, apa yang terjadi ini sebuah bencana," ujarnya.

"Tapi kita tidak mendengarnya, karena organisasi internasional secara de facto dilarang masuk ke Papua."

Di sisi lain, kelompok sipil bersenjata yang dianggap memberontak juga melakukan berbagai tindak kejahatan, seperti menyerang dan membunuh pekerja kemanusiaan dan warga sipil, juga membakar sekolah-sekolah, karena menganggap sudah mengindoktrinasi anak-anak Papua.

Di jalan-jalan Jayapura, ibu kota provinsi Papua, banyak orang Papua mengutuk kekerasan tersebut tapi mengakui situasi mereka tak kalah sulitnya.