Para Bos Partai Politik, Simak nih Penjelasan Fahri Hamzah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti persoalan tarik ulur partai politik eks Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dalam menentukan sikap, gabung ke barisan pendukung Jokowi – Ma’ruf, atau tetap menjadi oposisi.

Fahri mengatakan, kondisi tarik ulur ini dikarenakan partai politik tidak memiliki konsep tentang apa itu oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial.

"Tidak ada yang mengerti tentang ini, makanya bingung," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/7).

Fahri mengaku sudah sering mengatakan bahwa dalam sistem presidensialis itu tidak ada oposisi. Dia menegaskan yang beroposisi dalam presidensialis adalah parlemen.

Menurutnya, cara memilih parlemen di negara penganut sistem pemerintahan parlementer dan presidensial berbeda. Dia menjelaskan, di negara parlementer rakyat cuma memilih parlemen, yang kemudian membentuk pemerintahan.

BACA JUGA: Wahai DPP PAN, Dengarkanlah Pesan dari Amien Rais Ini! Jangan Rabun Ayam Karena 1 Kursi

"Pemerintahan itu ada dua, kalau dia berkoalisi jadi mayoritas namanya ruling majority, sisanya disebut minority oposition," ujarnya.

Fahri menambahkan dalam sistem presidensiali, rakyat memilih eksekutif dan legislatif. Pimpinan eksekutif dipilih dengan mencoblos calon presiden, sementara pemilu legislatif memilih anggota DPR.